DPRD Buru : Assagaff Tak Bernyali Tindak Ramly

Namlea, SBS 

Sejumlah wakil rakyat di  DPRD Kabupaten Buru, menilai  DPD I Partai Golkar Maluku, pimpinan Ir Said Assagaff tidak bernyali menindak Ketua DPD II PG Buru, pimpinan Ramly Ibrahim Umasugi, karena menghambat  paripurna pengesahan pimpinan DPRD difinitif dari jadwal yang telah ditetapkan tanggal 14 Oktober lalu.

Penilaian itu disampaikan Empat fraksi di DPRD Buru minus Fraksi Partai Golkar, melalui pimpinan sementara Dali Fahrus Syarifudin, guna menangkis serangan dari DPD I Partai Golkar Maluku yang menilai molornya penetapan Ketua dan dua wakil DPRD.

"Ada penilaian bahwa pimpinan sementara DPRD dan lembaga ini yang membuat molor pengusulan pimpinan  DPRD difinitif, saya katakan itu tidak betul, "tangkis pimpinan sementara Dali Fahrul Syarifudin di hadapan wartawan, Rabu (16/10).

Ditegaskannya, sebagaimana diketahui bersama bahwa mekanisme dalam partai itu ada. Surat rekomendasi dari DPP PG sudah disampaikan kepada DPD I PG Maluku dan sudah meneruskan ke DPD II PG.

"Salahnya disini kenapa DPD II tidak melaksanakan instruksi itu. Dan DPD I menyerang kami, bilang kami tidak mau jalankan. Padahal mereka harus menyurat ke DPD II," tegaskan Dali.

Untuk itu, lanjut Dali, suratnya harus tegas kenapa DPD II PG tidak mau jalankan instruksi DPP PG.

Kemudian dicontohkannya, kalau kasus ini terjadi di partai lain, maka sudah ada surat pertama, kedua, peringatan, disertai dengan teguran bahkan ada sanksi.

"Eh, kalau tidak mau laksanakan ini kami kasih turun PLT. Ini artinya bahwa DPD I Partai Golkar ini tidak berani melakukan sanksi kepada DPD II yang tidak melaksanakan instruksi DPP PG,"tandasnya.

"Jangan mereka libatkan kami yang tidak punya masalah dengan partai Golkar," tambahkan Dali.

Dali juga mengkritik Fraksi Partai Golkar di DPRD Buru yang dipimpin Fandy Umasugi, karena tidak serius menjembatani masalah jatah ketua dewan dari partai ini.

Bahkan dalam dua kali bincang dan rapat fraksi, ponakan Bupati buru ini menghindar dan tidak mengirim yang lain untuk mengikuti pertemuan.

"Fraksi Golkar saya nilai tidak serius menyelesaikan masalah ini, karena tadi malam kami dengan beberapa pimpinan fraksi melakukan ngobrol dan diskusi bersama, dari fraksi Golkar tidak hadir. Kemudian tadi kami mengundang untuk rapat fraksi guna membicarakan ini, fraksi Golkar juga tidak hadir," beber Dali.

Karena itu, Dali dan empat  fraksi lainnya di DPRD menanyakan keseriusan fraksi Golkar untuk menyelesaikan masalah ini. "Karena mereka bicara di media berkaitan dengan APBD dan sebagainya, tapi keseriusan mereka di mana. Jadi jangan kami di luar dari fraksi partai Golkar dipojokan soal ini,” tandasnya.

Dali lebih jauh menegaskan, sebagai anggota DPRD mereka  juga ingin tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

Makanya, para wakil rakyat ini lagi menunggu itikad baik dari bupati yang juga sebagai ketua DPD II PG agar menyelesaikan masalah di tubuh partai beringin ini.

"Walaupun dong bilang tidak ada masalah dan sebagainya. Cuma dengan keterlambatan ini kami nilai ada sesuatu yang terjadi," kata Dali.

Ditanya wartawan, Dali mengaku kalau DPRD tidak pernah dihubungi langsung oleh Bupati guna membicarakan jatah ketua DPRD dari Partai Golkar. Padahal sudah dua kali DPD II PG disurati dan tidak dibalas.

"Bupati belum pernah berkomunikasi langsung dengan DPRD maupun pimpinan sementara. Tapi melalui  fraksi Golkar di DPRD meminta penundaan di atas tanggal 18 Oktober," beber Dali. (SBS/11)