Pemkab Bursel Akan Lakukan Pinjaman Senilai Rp.27 Milayar

Namrole, SBS 

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) akan melakukan pinjaman tambahan untuk daerah senilai Rp.27 milyar.

Pinjaman puluhan milyar itu terungkap dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD, Sabtu (30/11) diruang Paripurna lantai dua kantor DPRD setempat.

Jumlah pinjaman tambahan untuk daerah itu terungkap pada rapat paripurna KUA/PPAS melalui Intrupsi dari salah satu Anggota DPRD Ahmad Umasangaji yang meminta informasi sekaligus meminta klarifikasi jumlah pinjaman, apakah sebesar Rp.25 milyar ataukah Rp.27 milyar.

"Intrupsi dalam rangka informasi sekaligus meminta klarifikasi terkait dengan kaitan nota pengantar yang disampaikan oleh pak bupati tadi," ujar pria yang akrab di panggil Madoli ini.

Madoli yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Bursel ini katakan, setelah dirinya mengikuti dan mencermati apa yang disampaikan oleh bupati lewat Nota Pengantar Keuangan dan RAPBD 2020 berdasarkan kesepakatan pinjaman daerah yaitu dianggarkan Rp.25 milyar.

"Didalam hasil kesepakatan kita kaitannya dengan pinjaman daerah yaitu dianggarkan Rp.25 milyar. Tetapi didalam nota yang disampaikan oleh Bupati tadi, ini ada terterah Rp.27 milyar," imbuhnya.

Terhadap perbedaan jumlah sesuai kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah itu katanya, apakah karena kekeliruan dalam penulisan, ataukah ada apa dan hal ini harus diklarifikasi.

"Terkait ini saya meminta penjelasannya, apakah ada kekeliruan kesalahan penulisan ataukah tidak, ini harus diklarifikasi," pintahnya.

Diketahui, di DPRD Buru Selatan periode 2019-2024, ada 4 fraksi yang hadir pada paripurna KUA/PPAS yaitu Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraks Amanah Persatuan Nurani Rakyat dan Fraksi Gempar.

Keempat fraksi tersebut tidak menyampaikan pandangan umum terhadap pidato Bupati terkait Nota RAPBD 2020, tetapi lebih banyak memberikan masukan dan catatan untuk ditindaklanjuti salah satunya terkait anggaran pinjaman daerah.

Terkait Intrupsi, Ketua DPRD Muhajir Bahta selaku pimpinan Paripurna menyampaikan bahwa, terhadap kekeliruan jumlah pinjaman itu akan dibicarakan ditingkat komisi.

"Hal itu akan kita bicarakan di tingkat Komisi," ujar Bahta. (SBS/05)