Tak Sesuai Mekanisme, Bupati Jangan Lantik Anggota BPD Hote

Namrole, SBS 

Bupati Buru Selatan (Bursel) diminta untuk tidak melantik anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Hote Kecamatan Waesama dalam waktu dekat.

Pasalnya BPD tersebut telah dibentuk tanpa melalui mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang.

"Kami minta agar Pak Bupati tidak melantik anggota BPD Hote, karena proses pembentukannya tidak sesuai mekanisme," kata Tokoh Pemuda Desa Hote Hairun Latuwael kepada wartawan di Namrole, Kamis (12/12/19).

Ia mengaku, mendapatkan informasi bahwa pelantikan BPD akan dilakukan oleh Bupati pekan depan. Padahal, BPD dimaksud cacat hukum.

"Pelantikan BPd tinggal menghitung hari. Tapi dibalik itu ternyata menyimpang permasalahan yang harusnya direspon oleh Pak Bupati," paparnya.

Sebab, lanjutnya, nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk dilantik tidak melalui pemilihan atau musyawarah para tokoh. Bahkan pengangkatan anggota BPD oleh Kepala Desa tidak transparan dan terkesan tertutup.

"Olehnya itu saya meminta kepada Bupati Bursel, Bapak Tagop Soulisa untuk tidak melantik dan membatalkan nama-nama yang akan dilantik dan memerintahkan Kepala Desa lewat Camat untuk segera memproses ulang pemilihan dan pengangkatan anggota BPD Desa Hote," paparnya.

Menurutnya, Pemerintahan di Desa Hote tidak akan berjalan baik kalau prosesnya seperti ini.

Sementara, sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, telah diatur mekanisme dalam proses pengangkatan BPD.

"Padahal BPD sesuai aturan adalah lembaga yang yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis," terangnya.

Selain itu, Latuwael pun mengakui sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bursel melalui Komisi A dan Komisi A telah memberikan respon baik.

"Secepatnya juga kami akan membuat surat ke Pak Bupati dan DPRD perihal permohonan pembatalan pelantikan anggota BPD," tandasnya. (SBS/01)