DPRD dan Aktivis Semprot PLN, Ini Sebabnya

Namrole, SBS 

Diduga kuat ada kejahatan yang sengaja dipraktekkan oleh pihak PLN Namrole maupun Waesama selama ini sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di kedua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) itu.

Meresponinya, DPRD Kabupaten Bursel setempat pun melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak PLN Namrole dan PLN Waesama maupun sejumlah aktivis yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Waesama (Permawa) di ruang Rapat DPRD, Jumat (16/1).

Dalam Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhajir Bahta dan turut dihadiri oleh Kepala PLN Rayon Namrole Sumardi Karim serta Kepala PLN Ranting Waesama Yusran Tualeka itu dimanfaatkan oleh para wakil rakyat maupun aktivis untuk melontarkan semprotan tajam kepada pihak PLN atas berbagai kejahatan dan masalah pelayanan PLN yang masih terus menjadi keluhan di masyarakat.

“Minyak tiap bulan itu masuk 80 ton di Ranting Waesama. Jangan sampai mereka jual. Ini kecurigaan saya. Karena setiap bulan laporan pertanggung jawaban kepada wilayah, area itu 80 ton. Tetapi sampai saat ini masyarakat tidak tahu bahwa pemakaiannya dalam 1 bulan berapa liter. Tetapi ada pemadaman listrik dengan alasan BBM habis,” kata salah satu perwakilan Permawa, Jumran Rumakat diselah-selah rapat tersebut.

Ia mengaku masyarkat Waesama sangat kecewa dengan kinerja Kepala Ranting PLN Yusran Tualeka yang harusnya dicopot saja.

“Yang masyarakat Waesama sampaikan bahwa Kepala Ranting Waesama itu harus dicopot. Itu harus di copot,” tegas Rumakat sambil memukul meja dengan keras.

Apalagi, lanjutnya, sesuai data yang dimiliki pihaknya, ternyata pelanggan atas nama Ahmad Tukloy telah melakukan pembayaran secara berulang kali, yakni Rp. 2.500.000 ditambah Rp. 1.500.000 dan ditambah lagi Rp. 2.500.000, tetapi pihak PLN tidak pernah melakukan pemasangan meteran listrik di rumahnya. Ironisnya lagi, pemasangan baru akan dilakukan jika pelanggan ini membayar Rp. 1.000.000 lagi.

Tak hanya itu, pelanggan lainnya atas nama Tarawia Rumakat pun sudah menjadi korban pemutusan listrik sebanyak 2 kali lantaran tidak memiliki meteran. Padahal, pelanggan ini sudah melakukan pembayaran berulang kali.

“Ini merupakan bagian dari kebohongan pihak PLN,” tegasnya.

Kejahatan pihak PLN ini pun diungkapkan perwakilan Permawa lainnya, Majid Takimpo.

“Sudah terjadi pergantian kepala PLN berulang-ulang, tetapi sampai saat ini ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan tetap. Padahal sudah dibayar berulang-ulang. Contohnya Ahmad Tukloy. Ini masalah klasis yang harus disikpai pihak PLN,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Majid, ada masyarakat yang sudah membayar rekening listrik sebelumnya, tetapi ketika akan melakukan pembayaran rekening listrik berikutnya, ternyata pihak PLN tidak mengakui kwitansi rekening listrik sebelumnya dan mengharuskan masyarakat untuk membayar rekening listrik yang telah dibayar pada bulan sebelumnya.

Terkait itu, perwakilan Permawa lainnya, Anthon Warhangan meminta agar pihak DPRD dapat segera mengeluarkan rekomendasi kepada pihak PLN agar memproses hukum oknum-oknum nakal di PLN.

“Banyak kronologis kejahatan PLN yang terjadi di Bursel. Saya minta pimpinan dan anggota DPRD mengeluarkan rekomendasi agar bisa menjawab tingkat ketidak adilan ini yang menjadi kejahatan penuh terhadap rakyat sehingga tidak terkesan besok siapa pun yang menjadi kepala PLN di Bursel melakukan kejahatan yang sama,” tegas Warhangan.

Desakan serupa pun dilontarkan anggota DPRD dari Partai Berkarya, Usman G Latuwael.

“Kalau ada nuansa pidana, maka saya minta kepada pimpinan untuk merekomendasikan kepada pihak penegak hukum untuk menindak lanjuti moralitas pegawai PLN yang melanggar aturan,” tegasnya.

Sebab, menurutnya, perilaku-perilaku PLN yang menindas rakyat seperti ini tak boleh ditolelir, tetapi harus disikapi serius dengan memproses mereka sesuai hukum hingga di meja hijau.

“Saya tekankan disini persoalan Waesama. Ini masalah penipuan. Yang bapak jelaskan solusinya apa. Ini persoalan pidana, ketika air mata masyarakat bercucuran lalu terakhir kita duduk. Ini persoalan pidana yang harus ditindaklanjuti,” paparnya.

Tak hanya Latuwael, anggota DPRD lainnya dari Partai Nasdem Abdulgani Rahwarin pun berang ketika melihat bukti kwitansi kejahatan oknum PLN terhadap masyarakat Waesama.

“Ini kurang ajar betul,” kata Rahwarin sambil mengancam kalau dirinya tidak bisa menahan emosi, maka Kepala PLN akan dipukulinya.

Sebab, menurutnya, masyarakat sudah bersusah payah mencari uang hanya untuk memenuhi kerinduan mereka agar listrik di rumah mereka bisa bernyala, namun kemudian dijadikan bulan-bulanan kejahatan pihak PLN tanpa merasa berdosa.

Ia pun mengaku merasa lucu, karena kendati pemadaman listrik sering terjadi. Namun masyarakat tetap dibebankan dengan pembayaran rekening listrik yang cukup mencekik.

“Yang lucu disini, kemarin satu dua bulan itu terjadi pemadaman. Kok PLN bergilir, tapi pembayaran tidak bergilir, pembayaran tetap sama bahkan tinggi. Yang lucu PLN tidak nyala tapi meteran tetap berjalan terus,” jelasnya.

Ia berharap agar apapun masalah kelistrikan yang terjadi di PLN, harus pula diinformasikan kepada pihaknya agar masyarakat pun tidak mempersalahkan pihaknya sebagai Wakil Rakyat.

“Sekecil apa pun masalah di PLN itu coba disampaikan kepada kami agar kami juga bisa sosialisasikankepada masyarakat. Karena suka atau tidak suka, bapak enak, tapi masyarakat selalu mempersalahkan kami, kami biking apa sampai sekarang PLN sudah sakit lagi, kemarin sudah baik sekarang sudah sakit lagi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Golkar, Vence Titawael meminta agar persoalan listrik di Kabupaten Bursel ini menjadi perhatian serius bersama semua pihak, termasuk PLN.

“Di Kabupaten kita ini masih bergelut dengan listrik, padahal program nasional pemerintah Jokowi itu adalah Indonesia terang. Tetapi fakta hari ini di Kabupaten Bursel, kegelapan melanda dimana-mana. Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian seris kita bersama,” katanya.

Sebab, setelah adanya pemadaman cukup lama di akhir tahun 2019 lalu, pihaknya telah berharap agar tidak ada lagi masalah di tahun 2020 ini, namun nyatanya persoalan serupa masih terjadi lagi.

“Kami berfikir di Namrole ini malapetaka itu sudah berakhir di bulan Desember dengan pemadaman yang selalu padam. Tetapi fakta hari ini juga mau dilakukan lagi pemadaman secara bergilir,” ucapnya.

Ia heran, sebab PLN selalu terkesan tidak memiliki langkah-langkah antisipatif dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga pemadaman pun selalu saja terjadi.

“Kami juga mendapat laporan dari masyarakat di Waesama. Masa setiap hari lampu mati, masa setiap saat lampu mati, tidak ada ada perbaikan, berbulan-bulan lampu mati. Bagaimana kabupaten ini mau maju kalau modelnya seperti ini,” paparnya.

Selain itu, dengan adanya pemadaman listrik yang sering terjadi, lanjut Titawael, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak PLN Wilayah di Ambon untuk segera membayar ganti rugi kepada masyarakat, namun sayangnya pembayaran ganti rugi pun belum terealisasi hingga kini.

“Kami minta PLN Namrole untuk melakukan ganti rugi, tapi sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Ironisnya malah sampai saat ini masyarakat harus membayar lebih saat lampu sering padam,” tandasnya.

Keluhan pun disampaikan anggota DPRD dari Partai Gerindra Moksen Solissa dan anggota DPRD dari PPP Sadam Kadatua yang mengaku heran dengan proses penagihan listrik selama ini. Mengingat kendati pun listrik sering padam dan petugas PLN tidak melakukan pemotretan meteran listrik, tetapi tagihan listrik terkesan dinaikkan sesuka hati dan membebani masyarakat.

Sedangkan, anggota DPRD dari Partai Perindo, Yadus Lesnussa menilai pihak PLN selama ini lalai memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Saya garis bawahi disini bahwa bapak-bapak lalai dalam melayani konsumen, karena kalau bapak-bapak lalai, maka kondisinya seperti ini, karena kalau mesin rusak, kelalaiannya ada di PLN dan bapak sebagai pimpinan harus betanggung jawab,” katanya.

Karena kondisi yang merugikan masyarakat ini, maka harusnya pihak PLN di tingkatan atas melakukan evaluasi dan mencopot Kepala PLN Ranting Waesama yang dianggab tak memiliki kemampuan untuk memimpin.

“Kinerja bapak perlu dievaluasi. Ini baru 3 tahun kerja di PLN sudah jadi pimpinan. Harusnya dievaluasi, kalau bisa dicopot. Jangan anda membodohi rakyat Bursel dan kami 20 anggota DPRD disini. Kalau tidak mampu biking surat pengunduran diri. Anda tidak punya kemampuan untuk dipakai, kemampuan anda tidak ada,” paparnya.

Sementara itu, PLN Rayon Namrole Sumardi Karim merespon bahwa pihaknya siap mundur jika memang ada bukti bahwa ada banyak orang yang dirugikan karena ulah pihaknya.

“Saya bersedia diganti, siapa saja siap diganti bilamana terjadi kerugian-kerugian yang dialami oleh orang banyak,” kata Karim.

Namun, ia menegaskan bahwa tudingan adanya penjualan minyak oleh PLN ke pihak lain sehingga terjadi pemadaman listrik tidaklah benar karena pihaknya punya data yang bisa dipertanggung jawabkan dan kalau pun ada pelanggaran yang dilakukan, pastinya akan dikenai sanksioleh tingkata yang lebih atas.

“Tetapi jujur saja, tiap bulan tidak ada minyak yang dijual. Ada datanya semua. Kalau memang ada yang menjual, tetap akan disanksi,” ucapnya.

Sementara untuk, penormalan nyala listrik di Kecamatan Namrole, Karim belum bisa memastikannya, mengingat adanya kerusakan mesin sehingga tidak semua mesin yang dioperasikan.

“Untuk normal, kemarin kami sudah minta dynamo starnya. Karena dynamo starnya lagi bermasalah. Barangnya kecil, tetapi sulit. Sebab, untuk diganti, kami sudah usulkan ke wilayah dan wilayah proses ke pusat. Kita usahakan dan kita optimis lebih cepat lebih bagus,” terangnya.

Sedangkan Kepala PLN Ranting Waesama Yusran Tualeka mengaku bahwa pihaknya pun belum bisa memastikan kapan pelayanan PLN di Kecamatan Waesama bisa normal kembali.

“Saya tidak bisa pastikan kapan bisa menyalah, saya tidak bisa pastikan. Kalau ada yang bilang menyala 1 Januari 2020, saya tidak pernah mengatakan demikian. Karena itu sama saja saya menjerat leher saya sendiri,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa jika alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin yang rusak sudah ada, maka teknisi yang dimiliki pihaknya akan segera memasangnya dan mengoperasikannya. Dimana, jika semua mesin yang berjumlah 5 buah sudah normal, maka bisa dipastikan kebutuhan listrik masyarakat Kecamatan Waesama akan bisa terlayani lebih baik.

Dimana, pihaknya pun akan melakukan survey lagi kepada titik-titik di desa maupun dusun bagi masyarakat yang belum teraliri listrik guna dicarikan solusinya.

Meresponi itu semua, Ketua DPRD Muhajir Bahta pun menegaskan kepada pihakPLN agar bisa secepatnya memperbaiki mesin-mesin yang rusak agar bisa menormalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari pihak PLN harus mempercepat perbaikan mesin-mesin PLN agar listrik bisa normal kembali,” tandasnya.

Selain itu, bagi oknum-oknum PLN yang nakal selama ini, Bahta minta agar segera ditertibkan sehingga tidak merugikan masyarakat maupun merusak citra PLN di mata masyarakat.

“Dalam waktu dekat harus memanggil ana-anak buah bapak itu untuk ditertibkan dan kami berharap ketika ada pengaduan masalah harus direspon cepat,” ujarnya.

Ia mengaku, pelayanan maksimal PLN sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga berbagai kekurangan selama ini haruslah diperbaiki kedepannya yang tentu saja membuuhkan partisipasi dan kepedulian semua pihak yang harusnya bersatu hati membangun negeri ini kedepan agar lebih baik lagi. (SBS/01)