Masyarakat Waesama Minta DPR dan Pemda Bangun Jembatan

Namrole, SBS 

Meskipun banyak pembangunan yang disampaikan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa pada Rapat Paripurna HUT Kabupaten ke 12 Tahun maupun saat upacara memperingati HUT kabupaten ke 12 kemarin, namun masih ada saja masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bursel saat ini.

Dimana ketidakpuasan ini datang dari Dani, salah satu masyarakat desa Lena, Kecamatan Waesama, kabupaten setempat.

Menurut Dani, masyarakat di desa-desa yang ada di ujung kecamatan Waesama sangat membutuhkan  jembatan sebagai akses penyeberangan.

"Perlu Kami sampaikan bahwa kami butuh jembatan untuk menyeberangi kali yang ada di Kecamatan Waesama. Dan kami minta DPRD dapil Waesama-Ambalau harus tegas mengontrol Pemda Bursel untuk bagaimana mengambil langkah alternatif untuk membuat jambatan bagi kami masyarakat Waesama," kata Dani dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (22/7/2020).

Dani yang juga Mantan Ketua GMNI Syariah IAIN Ternate menjelaskan, untuk akses ke ujung kecamatan Waesama harus melewati sejumlah kali-kali besar dan itu sangat menyulitkan dan membahayakan keselamatan masyarakat karena tidak ada sarana penghubung seperti jembatan.

"Kami minta ini harus menjadi perhatian Legislatif untuk mendorong lembaga Eksekutif supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga jeritan masyarakat ini bisa dijawab oleh Pemda Bursel," tegasnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum IAIN Ternate ini menuturkan, kebutuhan akan jembatan ini sudah menjadi kebutuhan vital dan sangat diperlukan mengingat saat musim hujan seperti ini, volume air dibeberapa kali akan naik dan secara otomatis masyarakat tidak dapat menyeberang ke kota kecamatan untuk membeli bahan sembako guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

"Kita lihat kondisi musim hujan saat ini, masyarakat tidak dapat menyeberangi kali ke Kota kecamatan maupun ke kota kabupaten. Mereka juga perlu membeli bahan makan, juga obat-obatan untuk keperluan sehari-hari, tetapi jika kondisi seperti ini, apa yang bisa di andalkan dari pemerintah saat ini," paparnya.

"Kami ambil contoh saja, Kali Poli jika musim hujan jangankan manusia, kendaraan roda dua dan empat pun tidak dapat menyeberang. Kalaupun dapat menyeberang itu jika air sudah surut, tapi itupun menggunakan rakit dan rakitnya haris dibayar," jelasnya.

Dirinya atas nama masyarakat Waesama meminta supaya DPRD menanggapi keresahan masyarakat ini dengan membangun koordinasi bersama Pemda Bursel untuk melakukan pembangunan jembatan penguhubung bagi masyarakat diwilayah itu.

"Kalau sudah ada jambatan untuk masyarakat maka pemerintah sudah bisa menstabilkan kondisi ekonomi diwilayah tersebut. Bahkan kita semua sudah bisa melakukan silaturahmi dengan keluarga di desa lain tanpa khawatir akan menyebarangi kali," akuinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tanggung jawab pembangunan jembatan gantung pejalan kaki berada pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota.

Seberapa waktu lalu, Menteri PUPR telah menyampaikan surat kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota agar Pemda mengutamakan penggunaan anggaran daerah, diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus untuk menuhi kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur.

"Sudah ada penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar terus membangun jembatan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 38 tersebut. Seharusnya jembatan terus dibangun. Tujuannya untuk mempermudah akses antar desa melintasi sungai atau kali sekaligus mendukung kegiatan harian warga desa," pungkasnya.

Ia kembali menegaskan agar suara rakyat kecamatan Waesama ini dapat didengar oleh DPRD Bursel dan dapat didiskusikan dengan Pemda Bursel sehingga ada anggaran yang dapat disisipkan untuk pembangunan jembatan.

"DPRD Dapil Waesama-Ambalau harus tegas mengontrol Pemda untuk mengambil alternatif membangun jembatan penghubung bagi kami masyarakat Waesama," pungkasnya. (SBS/02)