Pasalnya, sudah dua tahun lebih, sejak 24 Februari 2021 hingga saat ini para siswa tidak melakukan aktifitas belajar mengajar di bangunan sekolah mereka.
Hal ini mendapat sorotan dari sejumlah elemen termasuk Persatuan Adik Kaka Nusalaut-Ambalau (NUSAMBA) Bursel yang tidak tegah melihat kondisi yang di alami oleh para siswa di sekolah tersebut.
Ketua NUSAMBA Bursel, Edwin Tahapary kepada wartawan di Namrole mengatakan hal ini harus menjadi perhatian penuh Pemda Bursel melalui Dinas Pendidikan di bawa komando Kadis Muh. Ali Solissa.
"SD 01 Ambalau bertempat di Desa Elara dengan siswanya sebanyak 102 orang dari tahun 2021 sampai 2023 tidak belajar di bangunan sekolah. Sekolah ini telah tutup sejak 24 Februari 2021 karena sengketa lahan, kondisi mereka sangat memprihatinkan," ucap Tahapary, Jumat (31/01/2023).
"Hal ini harus menjadi perhatian Ibu Bupati Safitri Malik Soulisa melalui Dinas Pendidikan yang saat ini di pimpin Muh. Ali Solissa. Jangan biarkan masalah lahan menjadi penghambat anak-anak kami mengenyam pendidikan," sambungnya.
Permasalahan SD 01 Ambalau menurut Tahapary sejatinya sudah disampaikan pihaknya dengan menyurati resmi ke Bupati Bursel untuk dapat menaruh perhatian khusus kepada permasalahan yang terjadi.
"Kami sudah menyurati ke Ibu Bupati agar Pemda dapat melihat hal ini secepatnya tapi tidak ada perkembangan apa-apa padahal ini menyangkut masa depan anak-anak, menyangkut masa depan generasi Bursel," ungkapnya.
Dengan kondisi itu, lanjut Tahapary, para siswa terpaksa melakukan aktifitas belajar mengajar di 6 rumah warga dengan pembagian satu rumah satu kelas.
"Sekali lagi kami minta kehadiran Pemda, ini sungguh memprihatinkan karena kondisi sekolah mereka sampai saat ini masih dipalang oleh pemilik lahan. Persoalan ini sudah lama tapi langka Pemda belum terlihat," ujarnya.
"Ini juga bagian dari keresahan masyarakat, apalagi kedepan para siswa akan mengikuti ujian. Apakah Ambalau tidak di perhatikan karena pulaunya tersendiri lalu yang di pulau besar saja yang permasalahannya dengan cepat ditanggulangi?," tanya Tahapary.
Selain Kehadiran Pemda Bursel dipertanyakan, Tahapary juga menyentil keberpihakan DPRD Bursel dalam menyikapi masalah sekolah tersebut.
DPRD dinilai lamban dan terkesan cuek dengan kondisi yang di alami para siswa SD 01 Ambalau.
"Kami juga pertanyakan DPRD sebagai penyambung suara rakyat. Apakah mereka tidak tauh atau pura-pura tidak tauh? hal ini kan seharusnya bisa disikapi dengan memanggil Kadis Pendidikan untuk dicari solusinya seperti apa jangan mengorbankan masa depan anak-anak kita. Mereka punya hak mendapatkan pendidikan dengan layak sesuai pasal 31 undang-undang 1945," tegasnya.
"Kami tidak ada urusan dengan lahan yang kami inginkan adalah anak- anak dapat belajar di sekolah dengan baik, aman dan nyaman. Paling tidak langka pemerintah itu cepat karena mereka generasi Bursel. Jika
tuan rumah sudah jenuh dengan para siswa lalu siswa mau belajar dimana lagi, apakah ke pantai atau ke hutan, ini yang jadi pertanyaan," tambahnya.
Ia menegaskan, jika pihak Pemda Bursel dan DPRD tidak juga memperhatikan kepentingan siswa-siswi di sekolah tersebut, maka dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati resmi ke Kemendikbud dan Komnas HAM.
"Pemda Bursel dan DPRD kalau masih diam maka dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat resmi ke Kemendikbud dan Komnas HAM. Sebab jika langka ini tidak di ambil, kualitas generasi yang akan lahir dari sekolah ini bagaimana. Ini soal hak-hak generasi muda yang harus diperhatikan dan dijamin oleh negara. Bahasa kasarnya anak-anak di sana bisa dikatakan terzolimi karena tidak bisa belajar dengan nyaman. Yang kami inginkan anak-anak ini memiliki tempat belajar yang layak," tandasnya.
Terpisah, Kepsek SD 01 Ambalau, Abdullah Polpoke saat dihubungi membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan dirinya sudah pernah menyampaikan hal ini kepada Kadis Pendidikan saat melakukan kegiatan di kecamatan Ambalau. Namun hingga saat ini tidak ada respon dari pihak dinas.
"Terkait masalah ini, saya dan UPTD Pendidikan Kecamatan Ambalau sudah menyampaikan ke Kadis Pendidikan berkali-kali tapi biasa-biasa saja dan tidak ada progres sampai saat ini," ujar Polpoke.
Tak sampai disitu, Polpoke juga pernah menyampaikan hal ini ke Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bursel, Syane Risampessy saat kegiatan penggunaan Dana BOS di kecamatan Ambalau dan saat itu direspon namun belum juga ada perkembangan.
"Saya juga sudah sampaikan hal ini ke Ibu Kadis Keuangan saat kegiatan penggunaan dana BOS dan saat itu direspons tapi sampai saat ini juga belum ada perkembangan, bahkan ada DPRD yang datang tapi sama saja. Sebagai pimpinan saya sangat kesulitan jika nanti warga yang rumahnya digunakan untuk proses belajar mengajar merasa jenuh, kami mau mengajar dimana? Ada balai desa tapi ada pro kontra. Sangat memprihatinkan kondisi kami," tuturnya.
"Kondisi prihatin yang kami alami tidak tauh mau mengadu ke siap lagi. Saya Mewakili Guru dan para orang tua siswa meminta agar Bupati bisa melihat kondisi ini," pungkasnya.
Sampai berita ini dikirim Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bursel, Muh. Ali Solissa yang di konfirmasi belum membalas pesan Whatsapp yang di kirim. Saat ditelepon pun nomornya tidak dapat dihubungi. (SBS/Tim)
إرسال تعليق
Mohon berkomentar dengan attitude yang baik...
Dilarang menggunakan Anonymous !!!