Prevelensi Stunting di Bursel Menurun

Namrole, SBS - Wakil Bupati Buru Selatan ( Wabup Bursel ) Gerson Eliazer Selsily mengaku prevelensi stunting di negeri Lolik Lalen Fedak Fena mengalami penurunan. 

" Kita sadari bersama bahwa Bursel masih menjadi Kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Maluku sejak 2022 lalu dan pada 2023 bumi flolik lalen fedak fena ini mengalami penurunan prevelensi stunting sebesar 35,5," ujar Wabup Bursel ini. 

Menurutnya, angka tersebut lantas tak dapat menjadikan kita berbangga diri, tanggung jawab kita bagi generasi Bursel menjadikan kerja keras dan kepedulian kita untuk memulihkan stunting di bumi tercinta ini haruslah bersumber dari tiap nurani dan rasa cinta akan masa depan putra putri Bursel. 

" Saat ini stunting masih menjadi musuh bersama kita, sehingga terbitlah surat edaran Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengenai pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah dengan memastikan 10 aksi pasti dapat terlaksana dengan baik di tiap posyandu, " kata Gerson. 

Untuk itu, setiap sasaran di antaranya balita/ baduta, ibu hamil, ibu nifas dan calon pengantin harus di pastikan datang ke posyandu tanpa terkecuali karena nantinya Tim Percepatan Penurunan Stunting ( TPPS ) juga akan memonitoring tiap pelaksanaan posyandu, sehingga pihak desa dan puskesmas wajib memastikan tiap aspek posyandu terlaksana dengan semestinya. 

Diantaranya pengukuran dan penimbangan menggunakan antropometri terstandar, Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ), penyuluhan bergizi seimbang, memastikan seluruh sasaran teredukasi serta memastikan pencatatan hasil posyandu segera terinput pada data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat ( e- PPGBM ). 

" Saya ingin menekankan bahwa Pemkab Bursel sangatlah serius dalam memulihkan daerah kita ini dari stunting, sehingga tim TPPS serta para pihak dan stakeholder lainnya perlu menguatkan lagi komitmen dan kesepahaman bersama, " tutur Eliazer. 

Dirinya berharap kepada tiap jajaran tim TPPS untuk tetap memantau pelaksanaan posyandu. Untuk Bappeda tetap memantau dan mengevaluasi tiap pelaksanaan intervensi serentak, dinas Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana (KP2KB ), memastikan setiap layanan intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) memastikan tiap kepala desa menggunakan anggaran dana desa dengan tepat dalam pelaksanaan posyandu. Dinas sosial dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) untuk memastikan bantuan sosial, kepada tiap keluarga beresiko stunting, serta jajaran TPPS lainnya untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan intervensi serentak ini. 

Untuk di ketahui, pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting ini akan dilaksanakan selama bulan Juni ini mengikuti jadwal posyandu tiap daerah Kabupaten yang kemudian akan di tindak lanjuti dalam evaluasi bulan Juli nantinya, sehingga dalam pelaksanaan posyandu bapak/ ibu OPD terkait serta para pihak lainnya harus mengunjungi dan memantau pelaksanaan posyandu di manapun berada.

" Kita semua perlu berperan dalam pelaksanaan intervensi serentak ini, jadikan posyandu sebagai langkah awal memulihkan desa kita dari stunting. Mari bersama cegah stunting, mari baku kele wujudkan generasi emas Bursel, " ucap Wabup kedua Bursel ini. (Yul)