OKP dan Ormas di Bursel Jadi Mata dan Telinga Bawaslu

Namrole, SBS

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) dan Organisasi Masyarakat ( Ormas ) di Kabupaten Buru Selatan ( Bursel ), diharapkan menjadi mata dan telinga, untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pemilukada ) tahun 2024 yang jatuh pada 27 November mendatang. 

Harapan ini dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Bursel Robo Sowakil, kepada wartawan, di sela-sela sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Kamis, 18 Juli 2024, di Aula Hotel Golden Alfris, Namrole. 

Pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang hadir bisa membantu dan bisa berkolaborasi dengan Bawaslu Bursel dalam mengawal tahapan-tahapan Pilkada yang sementara berlangsung di Kabupaten Bursel.

"Alasan kami melakukan kegiatan pengawasan partisipasif ini yakni kami ingin ada kalaborasi antara Ormas, OKP dengan Bawaslu. Dimana OKP dan Ormas bisa menjadi mata dan telinga bagi kami untuk sama-sama mengawal proses-proses Pilkada tahun 2024 ini," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bursel. 

Pihaknya mengaku, keterlibatan OKP dan Ormas di Bursel untuk mengawal tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati juga di atur dalam peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Aturan tersebut menjelaskan peran masyarakat (OKP Dan Ormas) yang sangat penting dalam rangka menciptakan Pemilukada yang bermartabat dan berintegritas.

Selain itu, sebagaimana amanat pasal 131 di undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah juga menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu Bawaslu harus melibatkan partisipasi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat diantaranya Ormas, teman-teman OKP yang terlibat aktif harus dilibatkan dalam rangka untuk membantu Bawaslu sehingga kami bisa mendapatkan informasi terkait dengan setiap pelanggaran dalam setiap tahapan," tutur Sowakil.

Pihaknya menganggap pengawasan partisipatif masyarakat ini sangat penting dan sangat dibutuhkan karena secara berjenjang pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi jalannya seluruh tahapan Pilkada.

"Kami juga menyadari sungguh bahwa kami mengalami kekurangan sumber daya manusia baik itu yang ada di Panwas Kecamatan dan pengawas Desa. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan dan langkah Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan secara efektif bersama teman-teman OKP dan ormas di Bursel," ucap Robo. 

Orang nomor satu di Bawaslu Bursel berharap, sosialisasi yang dilakukan bisa menambah ilmu bagi setiap utusan OKP dan Ormas yang hadir dalam kegiatan tersebut dan ilmu itu bisa ditransfer ke sesama pengurus maupun masyarakat agar dalam Pilkada kali ini, semua pihak bisa sama-sama mengawal Pilkada hingga bisa berjalan dengan baik.

"Kami berharap sungguh kepada teman-teman yang sudah mengikuti sosialisasi partisipatif untuk di kemudian, ketika terjadi pelanggaran di setiap tahapan bisa melaporkan secepatnya ke posko pengaduan yang sudah dibentuk oleh Bawaslu baik itu tahapan pemutakhiran data pemilih yang sementara berjalan dan berakhir di tanggal 24 nanti, tahapan kampanye maupun tahapan puncaknya pada tanggal 27 November yaitu tahapan pemungutan suara,"  ujar Sowakil. 

Sekedar diketahui, kegiatan ini juga turut dihadiri pimpinan wilayah KAHMI, Pimpinan DPD KNPI, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, Pengurus Cabang GP Ansor, Pimpinan AMGPM Daerah Bursel, Pimpinan Pemuda Katolik, Pimpinan GAMKI, pimpinan Fatayat NU, Pimpinan PD Muhammadiyah, pimpinan PD Aisyiyah, Pimpinan PC NU, Pimpinan Persada, Pimpinan FKUB, Pimpinan PWI, Pimpinan GMNI, Pimpinan PMII dan pimpinan IMM Kabupaten Bursel. (Yul)