Pelanggaran Netralitas ASN Telah Diteruskan Bawaslu Bursel ke Kemenpan RB dan BKN

Namrole,SBS

Agar memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bursel, tidak main-main dalam menegakan aturan pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dikemukakan Ketua Bawaslu Kabupaten Bursel, Robo Souwakil, kepada wartawan, Kamis, 12 September 2024, kepada media ini,  di Namrole. 

"Buktinya kini Bawaslu Bursel, terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, maka Bawaslu Bursel akan meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada tahapan Pilkada Kabupaten Bursel ke Kementrian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dinilai dan dijatuhi sanksi, sebagaimana diatur pada  Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kemenpan RB dan Perpres RI Nomor 92 Tahun 2024 Tentang BKN, " ujar Souwakil. 

Menurutnya, Bawaslu Bursel menunjukkan keseriusannya, terbukti setelah menerima informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Masyarakat (AMPERA) Maluku, yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Maluku. Dan berdasarkan surat ketua Bawaslu Provinsi Maluku Nomor:  052/PP.00.01/K.BM/08/2024, yang meminta Bawaslu Bursel untuk melakukan penelusuran Informasi awal, sebab lokus dugaan pelanggaran netralitas yang disampaikan AMPERA terjadi di wilayah hukum Bawaslu Bursel. 

"Maka pada 31 Agustus 2024, berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) serta Walikota dan Wakil Walikota (Wawali), maka Bawaslu Bursel mengadakan rapat pleno untuk membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal sebagaimana yang disampaikan oleh AMPERA Maluku, " tutur Robo. 

 

Souwakil membeberkan, pada 31 Agustus pagi Tim Penelusuran Informasi Awal mulai bekerja untuk memintai ketarangan dari pihak yang dianggap perlu, untuk membuat jelas dugaan informasi awal tersebut di beberepa daerah, seperti di Namrole, Leksula dan Kota Ambon. Tim Penelusuran Informasi Awal dibentuk oleh Ketua Bawaslu Bursel berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

"Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Tim penelusuran Informasi Awal memiliki waktu selama tujuh hari untuk memastikan kebenaran infromasi awal tersebut. Setelah dimintai keterangan semua pihak yang dianggap perlu, maka pimpinan Bawaslu Kabupaten Bursel melaksanakan rapat pleno terkait dengan hasil yang telah dikumpulkan oleh Tim Penelusuran Informasi awal sebagaimana terdapat pada Formulir A. Pengawasaan dan Formulir A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal, " kata orang nomor satu di Bawaslu Bursel ini. 

Dia mengaku, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada Formulir Model A. dan Formulir A.6.1, maka Bawaslu Bursel dalam Rapat pleno telah memutuskan bahwa terdapat beberapa oknum ASN yang dengan sengaja, menggunakan media sosial (medsos) nya, untuk memposting foto dan komentar yang mengarah pada dukungan untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bursel tertentu. 

Maka Bawaslu Bursel memutuskan dalam rapat pleno bawah tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut telah melanggar ketentuan  pasal  2 huruf (f)  dan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN  dan juga melanggar  ketentuan SK Menpan RB Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022. Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

"Bawaslu Bursel, berharap dengan adanya penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini, diharapkan agar semua ASN di Bursel untuk tidak melakukan tindakan atau keputusan yang bisa merugikan atau menguntungkan pasangan calon pada masa sebelum kampanye, selama dan sesudah kampanye, sebab jika hal itu dilakukan maka akan ditindak oleh Bawaslu Bursel, " ucap Komisioner Bawaslu dua periode ini. (Yul)